PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, dan MURABAHAH

Pertumbuhan lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun waktu dua windu terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Khusus bagi perbankan syariah, hingga Desember 2010 telah berdiri 11 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 1.215 kantor, 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 262 kantor, dan 150 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 286 kantor yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dilihat dari pertumbuhan jumlah kantor, maka perbandingan pada Desember 2010 jika dibandingkan dengan data Desember 2005 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 64,10% per tahun.

Dalam forecasting statistika bisa dikatakan bahwa pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada masa mendatang akan semakin pesat dan pada saatnya akan mendominasi sistem keuangan Indonesia yang saat ini masih pro-riba. Berbagai variabel pertumbuhan sudah diuji dan semuanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan LKS. Mulai dari kesadaran masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara syariah, dukungan seluruh lapisan masyarakat, keberpihakan para pembuat kebijakan khususnya di bidang moneter, dan lain sebagainya.

Perkembangan yang pesat juga dapat dilihat pada mobilisasi dan penyaluran dana perbankan syariah. Dari sisi simpanan masyarakat, dana pihak ketiga yang pada akhir tahun 2005 berjumlah Rp.15,54 trilliun telah tumbuh 97,85% per tahun, dan pada akhir Desember 2010 telah menjadi Rp.76,03 triliun. Dari sisi penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan yang pada akhir tahun 2005 berjumlah Rp.15,23 triliun telah tumbuh 89,53% per tahun, dan pada akhir Desember 2010 telah menjadi Rp. 68,18 triliun.

Sedangkan jika penyaluran dana diklasifikasikan berdasarkan akad yang digunakan, maka piutang murabahah masih mendominasi dengan 55,01% dari total penyaluran dana sebesar Rp. 68,18 triliun pada akhir Desember 2010. Kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah 21.44%, pembiayaan mudharabah 12.65%, Qardh 6.93%, ijarah 3.43%, dan piutang istishna 0.3%.

Stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Menurut Monzef Kahf[1], secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha. 

Kemudian, perbankan syariah di Indonesia juga mempunyai prestasi yang tidak dimiliki oleh perbankan syariah dimanapun di dunia dengan angka FDR (financing to deposit ratio) yang rata-rata sebesar 97,75% pada akhir Desember 2005, meskipun pada akhir Desember 2010 hanya menyentuh angka 89,67%[2] akibat dengan bertambahnya pelaku di dunia Perbankan Syariah Indonesia yang masih melakukan penetrasi pasar sehingga operasi yang dilakukan belum optimal. Tetapi angka ini masih jauh di atas LDR (loan to deposit ratio) perbankan konvensional di Indonesia yang hanya sebesar 75,21% pada akhir Desember 2010[3]. Prestasi perbankan syariah Indonesia yang hampir menginjakkan umurnya di 2 windu pada tahun 2012 merupakan nilai plus yang dimiliki untuk lebih menggiatkan aplikasi prinsip syariah yang kaffah di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di perbankan syariah.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian tersebut senada dengan pengertian pembiayaan menurut UU Perbankan no. 10 tahun 1998. Pengertian tersebut juga membedakan hasil perolehan antara bank konvensional dan bank syariah dimana bank konversional berupa bunga dan bank syariah mendapatkan keuntungan dari imbalan atau bagi hasil.

Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan internal dan eksternal. Dimana setiap kepentingan tersebut mengarahkan kepada tujuan utama perbankan syariah yaitu perolehan keuntungan yang pastinya halal menurut syariah dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang terbangun di masyarakat tetap terjaga.

Dalam makalah ini, penulis akan menjabarkan beberapa jenis akad dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad mudharabah, musyarakah, dan Murabahah.

PEMBAHASAN

1.                  MUDHARABAH

1.1.Pengertian

Dibawah ini adalah beberapa pengertian mudharabah dari beberapa sumber yang digunakan sebagai acuan, yaitu:

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara tehnis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[4]

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.[5]

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[6]

1.2.Landasan Syariah

·      Al-Qur’an

tbrãyz#uäur tbqç/ÎŽôØtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#  

“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…” (al-Muzzammil: 20)

#sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒè% äo4qn=¢Á9$# (#rãÏ±tFR$$sù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$#

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah…” (al-Jumuah: 10)

}§øŠs9 öNà6ø‹n=tã îy$oYã_ br& (#qäótGö;s? WxôÒsù `ÏiB öNà6În/§‘ 4

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…” (al-Baqarah: 198)

·      Al-Hadist

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

1.3.Rukun Dan Syarat Pembiayaan

Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang mudharabah.

1.      Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

2.      Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a.       Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b.      Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c.       Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3.      Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a.       Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b.      Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c.       Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4.      Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a.       Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b.      Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c.       Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5.      Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a.       Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b.      Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c.       Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

1.4.Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1.      Mudharabah muthlaqah

adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2.      Mudharabah muqayyadah

adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis mudharabah lagi yaitu “Mudharabah Musytarakah”. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

1.5.Mekanisme Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan pada dua hal, yaitu:

1.      Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

2.      Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal

Secara grafik, mekanisme pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah digambarkan dalam skema dibawah ini.

Bagan 1[7]

Berdasarkan skema diatas, pihak bank melakukan kontrak kerjasama mudharabah dengan nasabah dimana pihak bank menjadi shahibul maal yang menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai mudharib yang memiliki keahlian di bidang usaha tertentu.

Sebagai contoh pembiayaan mudharabah sebagai modal kerja untuk usaha warung bakso. Dalam hal ini mudharib melaksanakan kegiatan usaha yang menghasilkan perolehan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, misalkan 60:40 (nasabah:bank). Ketika usaha memperoleh keuntungan, maka hasil dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati ketika kontrak disepakati. Namun jika usaha mengalami kerugian, maka shahibul maal atau bank akan menanggung seluruh kerugiannya selama kerugian disebabkan oleh resiko bisnis dan force majeur. Jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian nasabah, maka nasabah/mudharib lah yang akan menanggung seluruh kerugian yang dialami.

Sedangkan pokok modal usaha mudharabah dikembalikan ketika kontrak berakhir dan dibayarkan langsung dan tidak boleh dilakukan secara cicilan atau angsuran karena sifatnya adalah pembiayaan modal kerja, bukan atas dasar investasi. Jika sifatnya adalah pembiayaan investasi, maka pokok boleh dikembalikan secara angsuran. Dan model pembagian keuntungan berbasis profit sharing berdasarkan PSAK no. 105 tentang mudharabah dimana hasil yang akan dibagikan dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya dan beban selama kegiatan usaha dilaksanakan.

2.                  MUSYARAKAH

2.1.Pengertian

Dibawah ini adalah beberapa pengertian musyarakah dari beberapa sumber yang digunakan sebagai acuan, yaitu:

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.[8]

Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[9]

2.2.Landasan Syariah

·         Al-Qur’an

ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4

“…Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga…” (an-Nisa’: 12)

¨bÎ)ur #ZŽÏVx. z`ÏiB Ïä!$sÜn=èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öNåkÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ÷èt/ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$#

“…Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh…” (Shaad: 24)

·         Al-Hadist

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

2.3.Rukun dan syarat pembiayaan

Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan musyarakah yang dimuat dalam fatwa DSN no. 8 tentang musyarakah.

1.      Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a.       Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b.      Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c.       Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.      Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

a.       Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b.      Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c.       Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

d.      Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e.       Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3.      Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a.       Modal

·         Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

·         Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

·         Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b.      Kerja

·         Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

·         Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c.       Keuntungan

·         Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

·         Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

·         Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

·         Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d.      Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4.      Biaya Operasional dan Persengketaan

a.       Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b.      Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.Jenis Musyarakah

Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1.      Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Maksud dari musyarakah permanen adalah syirkah uqud yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

a.       Inan, yaitu Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama

b.      Mufawadhah, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya

c.       Abdan, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga

d.      Wujuh, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik

2.      Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut

2.5.Mekanisme pembiayaan

Pada sisi pembiayaan, akad musyarakah dapat diterapkan pada beberapa hal, diantaranya adalah:

1.      Musyarakah permanen

a.       Pembiayaan proyek

b.      Modal ventura

2.      Musyarakah Mutanaqisah

a.       Pembiayaan real estate

Aplikasi akad musyarakah dalam pembiayaan di perbankan syariah Indonesia digambarkan dalam skema dibawah ini

Bagan 2 diatas adalah skema dari pembiayaan musyarakah permanen. Dalam hal ini, bank dan nasabah melaksanakan kontrak kerjasama dimana keduanya sama-sama memberikan kontribusi modal yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian keduanya juga berkontribusi dalam manajemen pengelolaan usaha yang dilakukan. Ketika kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak di awal akad. Sedangkan kerugian yang diderita akan dibagikan sesuai dengan persentase kontribusi modal dari masing-masing pihak.

Untuk pengembalian pokok atau modal dilaksanakan di akhir masa kontrak dan tidak boleh diangsur karena sifatnya adalah pembiayaan modal kerja. Jika sifatnya adalah pembiayaan investasi, maka pokok boleh dikembalikan secara angsuran. Basis pembagian keuntungan adalah profit-loss sharing.

3.      MURABAHAH

2.1 Pengertian

            Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan marjin keuntungan (cost plus profit). Biaya bank tersebut antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, overhead cost dan faktor resiko, Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran dan Akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya.

2.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum

a. Al Qur’an  (QS Al Baqarah (2) : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -٢٧٥-

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Al Hadits

dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tiga hal yang di dalam  terdapat

keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)

2.3 Syarat dan rukun pembiyaan Murabahah

      Dalam pembiayaan murabahah, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi karena dalam pembiayaan murabahah yang menjadi rukun adalah :25

1) Ada penjual (Bai’)

2) Ada pembeli (Musytari)

3) Ada obyek / barang yang diperjual belikan (Mabi’)

4) Ada harga yang disepakti (s|aman)

5) Ada perjanjian / sigat (Ijab-qabul)

Dan yang menjadi syarat adalah:

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas dari riba.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Gambar skema Murabahah

2.4 Ketentuan-ketentuan Umum murabahah dalam Bank Syariah

1) Ketentuan murabahah pada bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank

2.5 Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dengan perjanjian pembelian suatu asset kepada bank

2. Dalam perjanjian pesanan ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

3. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dari pedagang yang bonafide sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian

4. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepaktinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut karena barang tidak sesuai, bank menanggung biaya resiko. Dan apabila nasabah menolak membeli barang tersebut padahal barang sudah sesuai dengan pesanan, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut

6. Jika kontrak jual beli menggunakan uang muka atau memakai sistim kontrak (urbun) sebagai alternatif .

2.6 Hal-hal yang terkait pembiayaan murabahah

1. Bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah mengikat tidak dapat

dibatalkan. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank dalam transaksi murabahah mengikat sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami penurunan nilai maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual.

3. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

4. Bank dapat memberikan potongan (muqashah) apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

5. Jika salah satu pihak tidak menenuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PENUTUP

Demikianlah pemaparan tentang pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan Murabahah. Semoga dengan pemaparan ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang akad dan aplikasinya di perbankan syariah di Indonesia. Semoga perbankan syariah Indonesia dapat menerapkan mekanisme perbankan yang sesuai syariat Islam secara kaffah sehingga benar-benar menjadi solusi atas keberadaan riba yang telah menjadi di seluruh Lembaga Keuangan di dunia selama berabad-abad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.

DSN. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 5, 7, 8.

IAI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 103, 105, 106.

Karim, Adiwarman. 2002. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.

---

[1] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami

[2] Statistik perbankan syariah Desember 2010, hal. 36

[3] Statistik Perbankan Indonesia Vol. 9 No.1 Desember 2010, hal. 25

[4] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Hal. 95

[5] Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Mudharabah

[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang Mudharabah

[7] Seminar BI, disampaikan oleh Cecep Maskanul Hakim tentang Produk Perbankan Syariah

[8] Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Musyarakah

[9] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8 tentang Musyarakah